Jakarta, SwaraPembangunaNews.com – Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gabpeknas) menyelenggarakan diskusi bertajuk Focus Group Discussion (FGD) secara daring. Acara ini membahas langkah-langkah peningkatan profesionalisme bagi para pelaku usaha yang tergabung dalam Gabpeknas, terutama dalam upaya pencegahan tindak korupsi di sektor jasa konstruksi (Rabu, 25/9/2024)

Dengan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ristian Pangarso dari KPK Satgas 1 Anti Korupsi Badan Usaha dan Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, perwakilan Kementerian PUPR LPJK, diskusi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana para pelaku usaha dapat terhindar dari jeratan korupsi.

Panduan Pencegahan Korupsi (PANCEK) KPK

Dalam pemaparannya, Ristian Pangarso menekankan pentingnya penerapan Panduan Pencegahan Korupsi (PANCEK) yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data yang dihimpun KPK sejak 2004 hingga Mei 2024, sebanyak 1.022 kasus penyuapan telah ditangani, di mana 456 kasus melibatkan sektor swasta, lebih banyak dibandingkan dengan pelaku dari eselon pemerintah.

Ristian menjelaskan bahwa korupsi di dunia usaha sering kali terjadi karena adanya “tekanan”, baik internal maupun eksternal, serta kesempatan yang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan. Menurut teori yang dikemukakan oleh David T. Wolfe & Dana R. Hermanson (2004), korupsi muncul dari kombinasi tekanan, pembenaran atas tindakan (rasionalisasi), kemampuan pelaku untuk memanfaatkan celah sistem, serta kesempatan yang tersedia.

Tujuh Kelompok Korupsi yang Mengintai Pelaku Usaha

Ristian juga menggarisbawahi tujuh jenis korupsi yang harus diwaspadai oleh para pelaku usaha konstruksi, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis-jenis tersebut meliputi:

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Penggelapan dalam Jabatan
3. Perbuatan Curang
4. Pemerasan
5. Gratifikasi
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Suap Menyuap

Ia memberikan contoh konkret bagaimana tindakan seperti bekerja di bawah spesifikasi yang ditentukan pada proyek APBN bisa masuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Sementara itu, gratifikasi dan suap menyuap menjadi dua risiko terbesar bagi pelaku usaha.

“Awalnya mungkin hanya memberi hadiah, tetapi lama-kelamaan ini bisa berkembang menjadi suap, dan bahkan pemerasan,” jelasnya.

Peran Dunia Usaha dalam Pencegahan Korupsi

Menurut Ristian, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem internal mereka kuat dan tidak memberi celah bagi korupsi. Ia menyarankan agar perusahaan menerapkan kebijakan tegas yang melarang gratifikasi dan suap dalam transaksi bisnis mereka, terutama saat berurusan dengan pegawai pemerintah atau pejabat terkait.

“Hindari gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan. Ini adalah langkah penting agar usaha konstruksi kita tetap profesional dan bebas dari jeratan hukum,” tegas Ristian dalam penutupannya.

Dengan demikian, FGD ini menjadi pengingat penting bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan di dunia konstruksi. Pencegahan korupsi, sebagaimana dipaparkan oleh narasumber, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus diterapkan secara serius oleh setiap pelaku usaha.

Dalam percepatan sosialisasi meningkatkan kompetensi manpower di bidang jasa konstriuksi, DPP GABPEKNAS mengikuti (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) PKB & (Pengembangan Usaha Berkelanjutan) PUB di Unika Atmajaya dan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta yang dilakukan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) yang bekerja sama dengan Gataki (Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia), ASTEKINDO, HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) pada tanggal 9 - 10 Juni 2023.

Adapun PKB dan PUB dilakukan guna menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kerja sekaligus memperkaya para calon sarjana dan pengajar dalam kelayakan kompetensi di bidang konstruksi. Jadi tenaga ahli di bidang konstruksi memiliki sertifikasi yang diakui dunia agar Indonesia bisa menjadi penyedia manpower yang memiliki sertifikasi resmi yang mampu bersaing di dunia konstruksi berskala internasional.

Oleh sebab itu diharapkan melalui LPJK, kampus-kampus pencetak sarjana ahli ini mampu bersaing karena memiliki uji kompentensi yang berskala insternasional.

Dalam rangka menjawab kebutuhan para anggota Gabpeknas yang memerlukan kelengkapan dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta mendapatkan SKK (Sertifikat Keahlian Kerja) Konstruksi serta permasalahan dalam pengaksesan sumber daya manusia yaitu tenaga ahli tekhnis, maka Gabpeknas mengadakan Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) serta FGD (Forum Disscusion Group) di wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan di Hotel Vio Cimanuk, Bandung, Jumat lalu (26/05/23).

Adapun FGD yang diadakan untuk Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB), mengambil tema "Optimalisasi Fungsi dan Peranan Pimpinan Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja LSBU PSAT (GABPEKNAS) Tahun 2023 dengan pembicara Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min dan Sekretasi Jendral DPP Gabpeknas Mulyadi Guntur.

Melalui FGD PUB ini Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min. memaparkan bahwa Gabpeknas perlu membangun jaringan kerja dengan asosiasi profesi yang bisa memproduksi SKK Konstruksi, guna mempercepat dan memperbanyak jumlah anggota untuk mendapatkan SBU mengikuti Permen PUPR No. 10 tahun 2020 tentang tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi.

Acara dilanjutkan dengan RAPIMDA (Rapat Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan bahwa DPP menginstruksikan setiap Pimpinan Daerah di provinsi Jawa Barat harus menata organisasi & keanggotaan daerah, yang selanjutnya diserahkan ke DPP guna mendapatkan lisensi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha milik Gabpeknas yang bernama PSAT (Panca Satya Jayatama Nusantara). Oleh sebab itu Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project dalam hal membuat LSBU PSAT menjadi LSBU yang bergerak dengan PSAT.

Oleh sebab itu DPP meminta kepada para pimpinan daerah kabupaten kota di Jawa Barat untuk menghadirkan minimal 5 anggota badan usahanya agar DPD Gabpeknas Jawa Barat mempunyai 100 – 150 SBU dalam kurun waktu 1 bulan ini. Hal ini mendapatkan respon yang sangat positif dari para Pimpinan Daerah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. (Bond)

Dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang diadakan di Cimanuk, Bandung menghasilkan beberapa keputusan yang dapat mempercepat laju Kinerja LSBU PSAT (Gabpeknas) Tahun 2023, pada hari Jumat lalu (26/05/23).

Salah satu pemaparan yang menjadi keputusan hasil rapat adalah dengan mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus atau dunia mahasiswa sebagai calon sumber daya manusa baru dalam lingkup dunia kerja konstruksi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Gabpeknas, Mulyadi Guntur.

"Waktu yang terus berjalan dan terus berganti tentunya akan melahirkan para SDM-SDM baru yang akan menggantikan SDM-SDM lama. Tentunya ada hal yang harus diwariskan bagi anak cucu kita sebagai penerus organisasi jasa kontraktor ini. Momen bulan Juni ini di mana banyak perguruan tinggi melakukan kegiatan tahun ajaran baru, yang tentunya akan ada kegiatan-kegiatan masa orientasi kampus yang berlangsung. Oleh sebeb itu, Gabpeknas harus dapat mengambil momen ini untuk mengenalkan dunia kerja yang sesungguhnya  khususnya di dunia kerja jasa kontruksi" ungkapnya.

Guntur juga menambahkan bahwa pertengahan Juni 2023 menjadi hari yang baik untuk diadakan roadshow ke kampus dengan mengajak LSP dan badan usaha. Adapun Badan usaha dihadirkan pada saat roadshow secara online maupun offline. (Bond)

Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di hotel Grand Cempaka, Jakarta menghadirkan acara FGD (Focus Group Discussion) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu: Kepala Dinas Bina Marga Prov. DKI, Dr. Ir. Hari Nugroho, MM. Ketua Bidang V LPJK Kementerian PUPR, Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min. dan Wakil Komite Tetap Kompetensi Produktivitas dan Keberlanjutan Konstruksi, Ir. Iman Purwoto, S.T., M.T., IPM. (Rabu/29/06/2022).

Dalam FGD ini, Kepala Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta, Dr. Ir. Hari Nugroho, MM. memaparkan bagaimana Jakarta menuju “Smart City” dengan mengintegrasikan segala lini, di antaranya akses jalan trotoar menuju fasilitas transportasi public, internet, dan sebagainya. Selain itu beliau memaparkan tentang rencana pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SLJT) sehingga Jakarta menjadi role model smart city Indonesia. (Budi)

Dalam FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan dalam Munas Gabpeknas 2022 di Grand Cempaka Hotel, yang mengambil tema: "Ruang dan Peluang Usaha Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Nasional baru dalam Hadirkan Wajah Indonesia Jaya 2045" banyak memberikan wawasan baru dalam upaya mewujudkan tujuan strategis Gabpeknas, seiring dengan Pembangunan Ibu Kota Negara baru. (Rabu/29/06/2022/)

Dalam acara FGD ini yang dipandu oleh Ir. Kardi Mikael H.S. sebagai moderator, Wakil Komite Tetap Kompetensi, Produktivitas dan Keberlanjutan Konstruksi KADIN,  Ir. Iman Purwoto, S.T., M.T., IPM. menjelaskan berbagai hal mengapa kita perlu memindahkan ibu kota negara. Di antaranya adalah: 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu pertumbuhan urbanisasi yang sangat tingggi di kota Jakarta yang berdampak kemacetan, polusi udara, meningkatnya angka kriminbalitas dan sebagainya.

"Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta yang mana membuat Kota Jakarta menjadi kota yang tingkat polusi dan kondisi persediaan airnya sangat memprihatinkan," paparnya lebih lanjut.

Ir. Imam Purwoto, S.T., M.T., IPM. juga menambahkan bahwa ibu kota negara yang baru harus memiliki ciri sebagai ibu kota negara yang ideal. Yaitu memiliki keberagaman budaya, ekonomi dan sebagai ibu kota negara superhub, yaitu menghubungkan antar kota di Indonesia dan menjadi Smart City seperti Jakarta untuk menyambut Indonesia Emas 2045. (Wongso)

Masih dalam sesi Focus Group Discussion dalam acara Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di Hotel Grand Cermpaka, Jakarta, diskusi berkalan cukup seru dan menarik. Hal ini demi terwujudnya tujuan strategis Gabpeknas yang salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperlihatkan keterbukaan (akuntabilias), kesamaan, kesempatan, dan keadilan. (Rabu/29/06/2022).

Dalam diskusi kali ini, Ketua Bidang V LPJK Kementerian PUPR Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min. menjelaskan bahwa dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Oleh sebab beliau menganjurkan agar Gabpeknas harus mendatangi Pemerintah Daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN baru. Gabpeknas harus masuk ke dalam tim pembangunan jasa konstruksi yang bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu beliau menambahkan bahwa Potret Jakarta & IKN harus sebagai:

1. IKN RI
2. Rumah Budaya
3. Rumah Investasi
4. Rumah Jasa & Usaha Konstruksi Profesional
5. Rumah Kolaborasi & Integrasi
6. Rumah Informasi.

Dalam proses pembangunan IKN, maka peluang usaha akan banyak didapat berdasarkan ruang lingkupnya yaitu: Makro, Meso dan Mikro. Misalnya: Makro melingkupi pengembangan & sosisalisasi kebijakan pemerintahan pusat, penataan ruang, e-katalog, dan lain sebagainya. (Budi)

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis GABPEKNAS tahun 2022-2027, maka diperlukan persiapan matang salah satunya melakukan Munas Gabpeknas yang rencana akan diadakan di Hotel Grand Cempaka pada tgl. 29-30 Juni 2022. Oleh sebab itu sebagai bentuk keperdulian dan tanggung jawab untuk memajukan GABPEKNAS, maka pengurus Gabpeknas pusat membentuk panitia Munas Gabpkenas 2022 dan mengadakan rapat koordinasi agar Munas GABPEKNAS 2022 dapat berjalan dengan baik. (Jumat/24/06/22).

Rapat yang dipimpin oleh Bapak M. Guntur selaku Sekjend DPP berlangsung dengan baik dan terkoordinir. Dengan harapan dapat menjalankan misi GABPEKNAS yaitu:

1. Menjadi ABU terdepan yang memberikan layanan berkualitas sesuai dengan kebutuhan anggota.
2. Membangun kemandirian organisasi melalui kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, pemangku kebijakan dalam masyarakat jasa konstruksi.
3. Meningkatkan reputasi organisasi GABPKENAS di masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat lainnya.

Dinamika pembangunan dapat terjadi secara aktif salah satunya jika ada peran serta asosiasi jasa kontraktor dengan pemerintah daerah setempat. Untuk itulah Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional, mengadakan acara pelantikan kepengurusan periode masa jabatan 2022 - 2027 di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang - Banten, Selasa (22/02/2022).

Terpilih Bobon Gustian sebagai Ketua Umum dan Jaelani sebagai Sekretaris Umum DPD Gabpeknas Kabupaten Tangerang. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Asda II) Kabupaten Tangerang, H. Yusuf Herawan mewakili Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar dan Sekretaris Jenderal DPP Gabpeknas Pusat Mulyadi Guntur untuk memberikan kata sambutan yang membangkitkan semangat para pengurus yang baru.

Dalam sambutannya Sekjen DPP Gabpeknas Mulyadi Guntur menegaskan bahwa dalam upaya mengembangkan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tangerang ini, antara Pak Ketua Umum DPD Gabpeknas Kabupaten Tangerang dan Pak Bupati harus sering guyub, ngopi-ngopi sambil membangun chemistri dan mempertajam visi pembangunan di Kabupaten Tangerang ini. (Bond)

REKRUITMEN PELAKSANA LSBU PSAT

Kriteria Umum Unsur Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait perizinan badan usaha Jasa Konstruksi, sertifikasi badan usaha, dan pencatatan badan usaha Jasa Konstruksi;
2. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola administrasi dan keuangan;
3. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) untuk ketua unsur pelaksana dan paling rendah Diploma Tiga (D-III) untuk anggota;
4. Memiliki kompetensi sesuai jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi serta Klasifikasi dan subklasifikasinya; dan
5. Memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 7 (tujuh) tahun;

Kriteria Khusus Unsur Pelaksana :

1. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga proses sertifikasi;
2. Mampu bersikap adil dan transparan;
3. Tidak merangkap sebagai pengurus LPJK;
4. Bukan bagian dari sekretariat LPJK; dan
5. Bekerja penuh waktu.

Kirim berkas lamaran selambatnya tgl. 15 Februari 2022 via Email ke:

onlinegabpeknas@gmail.com

atau dapat dikirim langsung ke:

DPP GABPEKNAS

Jl. Cipinang Kebembem I No. 2A, Cipinang, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230

Info Lebih lanjut  silahkan hubungi  (021) 4894418

Jakarta - Dalam berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, maka Gabpeknas perlu melakukan langkah-langkah baik secara internal dan eksternal.

Langkah Internal yaitu: Melaksanakan kalender kegiatan organisasi yang diatur dalam AD/ART-nya. Kemudian menampilkan keseriusan organisasi daerah terhadap upaya Dewan Pengurus Pusat dalam menyatakan sikap untuk siap dan terus melayani usaha anggota badan usaha jasa konstruksi dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan negara.

Langkah Eksternal: Mendukung penuh rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan sebagai langkah sukses menuju Indonesia 2045 sebagai kekuatan besar baru di Asia.

Oleh sebab itu, demi mewujudkan tujuan berpartisipasi mendukung dam mensukseskan program-program pemerintah, maka Gabpeknas perlu untuk melakukan:
Seminar-seminar dengan pembicara dari lembaga eksekutif dan legislatif pemerintah dan pelaku usaha untuk merumuskan solusi dan resolusi dari pemasalahan yang harus diselesaikan segera.
Menginventaris potensi anggota yang profesional yang layak untuk dimobilisasi dalam mendukung suksesnya IKN di Kalimantan.
(Bond)

Jakarta, Kamis (21/10/2021) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) mengundang Pengurus Bidang II LPJK bidang Akreditasi Dan Lisensi Asosiasi Badan Usaha yakni Agus Gendroyono S.T. dan Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T.,M.T.,D.Min pengurus Bidang V LPJK sebagai Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kesiapan Asosiasi Badan Usaha Diera Digitalisasi Dalam Pengoptimalan Pelayanan Kepada Anggota. Kamis (21/10/2021) bertempat diHotel Grand Cempaka, Cempaka Putih Jakarta. Dan dihadiri peserta FGD maupun melalui aplikasi Zoom.

Gabpeknas sebagai Asosiasi Perusahaan Kontraktor Nasional yang terdiri dari golongan kecil, menengah dan besar yang tersebar di seluruh Indonesia kembali menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD).

Ketua DPP Gabpeknas TB Pangaribuan dalam sambutannya menegaskan penyelengaraan FGD Gabpeknas ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Asosiasi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada anggota badan usaha Di era digitalisasi.

Dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) Sesi pertama menghadirkan narasumber Agus Gendroyono S.T. menyampaikan Gabpeknas bersama dengan cabang harus mempersiapkan dokumen Akreditasi dan melakukan self assesment untuk memastikan persyaratan telah dipenuhi mulai dari menyiapkan perangkat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). a. Bentuk Lembaga: PT, Yayasan atau Badan Hukum Lainnya, Sumber Daya Manusia: Pengarah, Pelaksana dan Asesor, Skema Sertifikasi, Dokumen Mutu, Sarana dan prasarana termasuk aplikasi pengolahan data dan sertifikasi. Agus Gendroyono menambahkan Gabpeknas kedepan harus melakukan pembinaan kepada Anggota dalam hal meningkatkan kinerja, pendaftaran pengalaman (SIMPAN), penerapan SMKK, pendaftaran peralatan dan kegiatan lainnya.

Selanjutnya dalam FGD Sesi kedua narasumber Prof. Dr. Manlian Ronald A Simanjuntak, S,T,.M.T.,D. Min Kordinator Bidang V LPJK menjelaskan Jasa Konstruksi kedepan yang profesional harus dibarengi dengan kesiapan Asosiasi badan usaha yang handal di era digitalisasi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada anggota. Jasa konstruksi profesional harus memiliki peningkatan dalam hal pendidikan, pengalaman, karakter, leadership, kompetensi serta manajemen badan usaha.