Dalam rangka menjawab kebutuhan para anggota Gabpeknas yang memerlukan kelengkapan dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta mendapatkan SKK (Sertifikat Keahlian Kerja) Konstruksi serta permasalahan dalam pengaksesan sumber daya manusia yaitu tenaga ahli tekhnis, maka Gabpeknas mengadakan Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) serta FGD (Forum Disscusion Group) di wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan di Hotel Vio Cimanuk, Bandung, Jumat lalu (26/05/23).
Adapun FGD yang diadakan untuk Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB), mengambil tema "Optimalisasi Fungsi dan Peranan Pimpinan Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja LSBU PSAT (GABPEKNAS) Tahun 2023 dengan pembicara Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min dan Sekretasi Jendral DPP Gabpeknas Mulyadi Guntur.
Melalui FGD PUB ini Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min. memaparkan bahwa Gabpeknas perlu membangun jaringan kerja dengan asosiasi profesi yang bisa memproduksi SKK Konstruksi, guna mempercepat dan memperbanyak jumlah anggota untuk mendapatkan SBU mengikuti Permen PUPR No. 10 tahun 2020 tentang tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi.
Acara dilanjutkan dengan RAPIMDA (Rapat Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan bahwa DPP menginstruksikan setiap Pimpinan Daerah di provinsi Jawa Barat harus menata organisasi & keanggotaan daerah, yang selanjutnya diserahkan ke DPP guna mendapatkan lisensi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha milik Gabpeknas yang bernama PSAT (Panca Satya Jayatama Nusantara). Oleh sebab itu Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project dalam hal membuat LSBU PSAT menjadi LSBU yang bergerak dengan PSAT.
Oleh sebab itu DPP meminta kepada para pimpinan daerah kabupaten kota di Jawa Barat untuk menghadirkan minimal 5 anggota badan usahanya agar DPD Gabpeknas Jawa Barat mempunyai 100 – 150 SBU dalam kurun waktu 1 bulan ini. Hal ini mendapatkan respon yang sangat positif dari para Pimpinan Daerah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. (Bond)