Jakarta - 

Pandemi COVID-19 tak bisa dipungkiri memberi dampak negatif bagi nyaris seluruh sektor yang ada. Meski begitu, beberapa proyek strategis nasional (PSN) berhasil dirampungkan selama masa pandemi ini.

Sepanjang 2020 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menyelesaikan sekitar 11 PSN dari total target yang tertuang dalam Perpres No.109 Tahun 2020.

Apa saja mega proyek yang rampung selama masa pandemi itu? Cek Kaleidoskop 2020 berikut :

1. Jalan Tol Pandaan Malang

Tol Pandaan Malang memiliki panjang ruas jalan hingga 38,48 km dengan nilai investasi Rp 5,97 triliun. Tol ini terdiri dari 5 seksi yaitu Seksi I Pandaan-Purwodadi sepanjang 15,475 km, Seksi II Purwodadi-Lawang sepanjang 8,050 km, Seksi III Lawang-Singosari sepanjang 7,1 km, Seksi IV Singosari-Pakis sepanjang 4,75 km dan Seksi V Pakis-Malang sepanjang 3,113 km.

Seluruh seksi dari tol ini kini sudah beroperasi sepenuhnya. Tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Pandaan-Malang ini masuk dalam jaringan Trans Jawa.

Tol ini sebelumnya ramai diperbincangkan karena pada salah satu seksinya (seksi 5) yang dikerjakan terdapat situs bersejarah, yakni Situs Sekaran.

Situs Sekaran diyakini sebagai bangunan suci yang menghadap Gunung Semeru. Pada masanya situs Sekaran disebut sebagai bangunan megah seperti Candi, sebelum akhirnya runtuh karena adanya perkampungan di sekitar lokasi situs. Upaya penyelamatan kini tengah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

Temuan situs Sekaran juga dikatakan sebagai penemuan terbesar tahun 2019. Keberadaannya juga menjadi bahan literasi baru kejayaan masa lampau. Pasca ekskavasi, pengelolaan situs akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

2. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Tol Permai)

Tol sepanjang 131,5 km ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) per 25 September 2020 lalu. Jalan bebas hambatan yang diresmikan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) dengan total 2.769 km.

Tol Permai terdiri dari 6 (enam seksi) yaitu Seksi 1 Pekanbaru - Minas (9,5 km), Seksi 2 Minas - Kandis Selatan (24,1 km), Seksi 3 Kandis Selatan - Kandis Utara (16,9 km), Seksi 4 Kandis Utara - Duri Selatan (26,5 km), Seksi 5 Duri Selatan - Duri Utara (29,54 km), dan Seksi 6 Duri Utara - Dumai (25,05 km). Tol ini juga akan dilengkapi dengan 10 tempat istirahat dan pelayanan (TIP), 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

TIP ini terbagi menjadi 2 tipe yakni Tipe A yang terletak di Seksi 2 (Minas - Kandis Selatan) KM 14,5 dan Seksi 3 (Kandis Selatan - Kandis Utara) KM 45. Sedangkan TIP Tipe B terletak di Seksi 4 (Kandis Utara - Duri Selatan) KM 64, Seksi 5 (Duri Selatan - Duri Utara) KM 82 dan Seksi 6 (Duri Utara - Dumai) KM 13.

Adapun nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai Rp 16,21 triliun.

3. Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo

Yogyakarta International Airport (YIA) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Agustus 2020.

Pengerjaan proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 6,98 triliun ini terbilang singkat. Menurut Jokowi kecepatan proses pembangunan bandara ini hanya membutuhkan waktu 20 bulan.

Padahal luas terminal bandara ini 14 kali lebih besar dibandingkan bandara Adisutjipto. Dengan total luas sekiatar 219.000 meter persegi bandara ini disebut-sebut mampu menampung hingga 20 juta orang.

4. Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)

Proyek dengan nilai investasi Rp 12,5 triliun ini sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2018 lalu. Bahkan sempat dipakai untuk menunjang mobilitas penonton dan atlet pada Pesta Olahraga Asia Asean Games 2018.

Setelah 2 tahun beroperasi, tercatat 5,1 juta penumpang telah diangkut oleh moda transportasi massal tersebut. Sejak awal beroperasi, LRT ini mampu mengangkut 3.000 penumpang per hari. Jumlah penumpang terus naik menjadi 8.000 hingga 10 ribu penumpang setiap hari. Saat akhir pekan bahkan bisa mencapai 10-12 ribu orang tiap hari.

Namun, jumlah penumpang mulai turun sejak pandemi Corona merebak. PT KAI (Persero) Divre III Palembang mengungkap bahwa LRT ini pernah hanya mengangkut 400 penumpang per hari gara-gara pandemi.

1. Jalan Tol Pandaan Malang

Tol Pandaan Malang memiliki panjang ruas jalan hingga 38,48 km dengan nilai investasi Rp 5,97 triliun. Tol ini terdiri dari 5 seksi yaitu Seksi I Pandaan-Purwodadi sepanjang 15,475 km, Seksi II Purwodadi-Lawang sepanjang 8,050 km, Seksi III Lawang-Singosari sepanjang 7,1 km, Seksi IV Singosari-Pakis sepanjang 4,75 km dan Seksi V Pakis-Malang sepanjang 3,113 km.

Seluruh seksi dari tol ini kini sudah beroperasi sepenuhnya. Tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Pandaan-Malang ini masuk dalam jaringan Trans Jawa.

Tol ini sebelumnya ramai diperbincangkan karena pada salah satu seksinya (seksi 5) yang dikerjakan terdapat situs bersejarah, yakni Situs Sekaran.

Situs Sekaran diyakini sebagai bangunan suci yang menghadap Gunung Semeru. Pada masanya situs Sekaran disebut sebagai bangunan megah seperti Candi, sebelum akhirnya runtuh karena adanya perkampungan di sekitar lokasi situs. Upaya penyelamatan kini tengah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

Temuan situs Sekaran juga dikatakan sebagai penemuan terbesar tahun 2019. Keberadaannya juga menjadi bahan literasi baru kejayaan masa lampau. Pasca ekskavasi, pengelolaan situs akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

2. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Tol Permai)

Tol sepanjang 131,5 km ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) per 25 September 2020 lalu. Jalan bebas hambatan yang diresmikan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) dengan total 2.769 km.

Tol Permai terdiri dari 6 (enam seksi) yaitu Seksi 1 Pekanbaru - Minas (9,5 km), Seksi 2 Minas - Kandis Selatan (24,1 km), Seksi 3 Kandis Selatan - Kandis Utara (16,9 km), Seksi 4 Kandis Utara - Duri Selatan (26,5 km), Seksi 5 Duri Selatan - Duri Utara (29,54 km), dan Seksi 6 Duri Utara - Dumai (25,05 km). Tol ini juga akan dilengkapi dengan 10 tempat istirahat dan pelayanan (TIP), 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

TIP ini terbagi menjadi 2 tipe yakni Tipe A yang terletak di Seksi 2 (Minas - Kandis Selatan) KM 14,5 dan Seksi 3 (Kandis Selatan - Kandis Utara) KM 45. Sedangkan TIP Tipe B terletak di Seksi 4 (Kandis Utara - Duri Selatan) KM 64, Seksi 5 (Duri Selatan - Duri Utara) KM 82 dan Seksi 6 (Duri Utara - Dumai) KM 13.

Adapun nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai Rp 16,21 triliun.

3. Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo

Yogyakarta International Airport (YIA) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Agustus 2020.

Pengerjaan proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 6,98 triliun ini terbilang singkat. Menurut Jokowi kecepatan proses pembangunan bandara ini hanya membutuhkan waktu 20 bulan.

Padahal luas terminal bandara ini 14 kali lebih besar dibandingkan bandara Adisutjipto. Dengan total luas sekiatar 219.000 meter persegi bandara ini disebut-sebut mampu menampung hingga 20 juta orang.

4. Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)

Proyek dengan nilai investasi Rp 12,5 triliun ini sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2018 lalu. Bahkan sempat dipakai untuk menunjang mobilitas penonton dan atlet pada Pesta Olahraga Asia Asean Games 2018.

Setelah 2 tahun beroperasi, tercatat 5,1 juta penumpang telah diangkut oleh moda transportasi massal tersebut. Sejak awal beroperasi, LRT ini mampu mengangkut 3.000 penumpang per hari. Jumlah penumpang terus naik menjadi 8.000 hingga 10 ribu penumpang setiap hari. Saat akhir pekan bahkan bisa mencapai 10-12 ribu orang tiap hari.

Namun, jumlah penumpang mulai turun sejak pandemi Corona merebak. PT KAI (Persero) Divre III Palembang mengungkap bahwa LRT ini pernah hanya mengangkut 400 penumpang per hari gara-gara pandemi.

5. Kawasan Industri Ketapang

Kawasan industri bernilai nilai investasi Rp 6 triliun ini masuk dalam usulan pemerintah untuk pembangunan 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan kawasan industri ini disebut-sebut sebagai komitmen untuk melanjutkan cita-cita Nawacita terkait industri prioritas di luar Jawa.

Kawasan satu ini difokuskan untuk pengembangan industri alumina. Luas lahan kawasan ini mencapai sekitar 1.000 hektare.

6. Kawasan Industri Konawe

Kawasan dengan nilai investasi Rp 67,5 triliun ini juga masuk dalam usulan pemerintah untuk pembangunan 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan kawasan industri ini disebut-sebut sebagai komitmen untuk melanjutkan cita-cita Nawacita terkait industri prioritas di luar Jawa.

Kawasan satu ini difokuskan untuk pengembangan industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel. Luas lahan kawasan ini mencapai sekitar 5.500 hektare.

7. Kawasan Industri Wilmar Serang

Kawasan bernilai investasi Rp 7 triliun ini merupakan kawasan terpadu milik Wilmar Group. Kawasan ini dibangun di atas tanah seluas 1.748 Hektar (Ha) di Desa Terate, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.

Kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang dipilih menjadi Palm Oil Industrial Zone (POIZ) atau kawasan industri hilirisasi kelapa sawit.

Salah satu abrik yang sudah berproduksi di kawasan industri ini adalah PT Multimas Nabati Asahan. Perusahaan ini merupakan perusahaan pabrik kemasan minyak goreng untuk merek Fortune dan Sania.

8. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung

SPAM dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun ini baru diresmikan pada tanggal 27 November 2020 lalu. Proyek ini dibangun selama 2 tahun dan menjadi PSN pertama yang dibangun tanpa hambatan sehingga bisa melaksanakan COD atau operasi komersial tepat waktu.

Pembangunan SPAM Bandar Lampung ini dilaksanakan menggunakan skema KPBU antara pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengamanatkan PDAM Way Rilau sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku badan usaha yang merupakan konsorsium dari PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana.

Dengan pemanfaatan air baku dari sungai Way Sekampung sebesar 825 liter per detik, IPA SPAM Bandar Lampung mampu mengolah air baku menjadi air dengan kualitas air minum berkapasitas 750 liter per detik. Kapasitas sebanyak itu disebut bisa memberikan manfaat bagi 60 ribu Sambungan Rumah Tangga atau 300 ribu jiwa penduduk Kota Bandar Lampung di 8 Kecamatan.

Sebanyak 8 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Kedamaian.

9. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) di Jawa Timur sudah beroperasi dan bisa dijajal per 28 November lalu. Jalan bebas hambatan ini memiliki panjang hingga 38,3 km dan terdiri dari tiga seksi.

Seksi 1 sepanjang 9,77 km menghubungkan Gerbang Tol (GT) Lebani Gresik (Krian) menuju GT Belahanrejo, seksi 2 sepanjang 13,205 km yang menghubungkan GT Belahanrejo menuju GT Cerme, dan seksi 3 sepanjang 6,025 km menghubungkan GT Cerme menuju GT Bunder Gresik.

Jalan tol dengan nilai investasi Rp 12,22 triliun ini mampu menghemat waktu tempuh. Sebelumnya, pengguna jalan tol dari arah Mojokerto menuju Gresik harus memutar Tol Trans Jawa melewati Surabaya dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Maka dengan adanya Jalan Tol KLBM mampu mengurangi jarak tempuh menjadi 35 menit.

10. Bendungan Tukul

Bendungan dengan nilai investasi Rp 673,9 miliar ini dibangun untuk meningkatkan volume tampungan air di Indonesia serta ketahanan air dan pangan nasional.

Bendungan Tukul berlokasi di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur mulai dikerjakan pada 2013 dan mulai dilaksanakan pengisian awal pada awal Oktober.

Bendungan ini ditarget dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan melalui penyediaan air bersih, karena memiliki daya tampung 56,77 meter kubik dan diproyeksikan bisa mensuplai air baku 300 liter per detik.

Selain itu, keberadaannya juga mampu mengaliri irigasi seluas 600 hektar (ha), sementara untuk tinggi bangunan bendungan mencapai 70 meter.

11. Bendungan Tapin

Bendungan dengan nilai investasi Rp 896,9 miliar ini berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Secara khusus, pembangunan bendungan ini ditujukan untuk meningkatan kemajuan pembangunan pertanian di Kalsel, khususnya kesejahteraan petani.

Bukan tanpa alasan, bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 56,77 meter kubik dengan layanan irigasi yang di Kabupaten Tapin sebesar 5,472 hektar.

"Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki."

Begitulah pernyataan Presiden Soeharto tatkala meresmikan jalan Tol Jagorawi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, 9 Maret 1978. Membentang sepanjang 59 kilometer, nama jalan bebas hambatan ini merupakan bentuk akronim dari kata Jakarta-Bogor-Ciawi.

Wajar jika Presiden Soeharto teramat bangga dengan adanya Tol Jagorawi. Sebab, inilah jalan bebas hambatan pertama di Indonesia sebelum disusul pembangunan ribuan kilometer jalan tol lainnya. Oleh PT Jasa Marga, Tol Jagorawi dianggap sebagai masterpiece!

Semula, jalan ini sudah direncanakan pada era pemerintahan Presiden Soekarno di awal tahun 1966 meski akhirnya urung terlaksana. Barulah pada tahun 1970, dipicu kemacetan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan, Tol Jagorawi kian mendesak untuk segera dibangun. Tercatat pada waktu itu, ada sekitar 222.000 kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan raya Jakarta.

Sampai akhirnya, pembangunan jalan tol Jagorawi mulai direalisasikan pada tahun 1973-1978 yang disokong biaya dari APBN serta bantuan dan pinjaman dana asing.

Segala bentuk persiapan dilakukan. Mulai dari konsep, lahan, hingga kontraktor yang mengerjakan dipikirkan dan direncanakan dengan sangat matang demi hasil yang optimal.

Kontroversi tak terelakkan. Kontraktor Hyundai yang berasal dari Korea Selatan dikritik sejumlah pihak karena dinilai mengesampingkan peran sentral anak bangsa.

Kritikan itu salah satunya datang dari Prof. Dr. Rooseno yang kecewa berat karena menurutnya, ada banyak insinyur di dalam negeri yang kompeten untuk mengerjakan pembangunan Tol Jagorawi.

Jika kontraktor asing yang diberi kepercayaan, Rooseno menganggap tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi kuli alias hanya akan menjadi bawahan.

Rooseno sendiri tidak lain merupakan guru Ir. Sutami yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) [Antara Pustaka Utama, Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita: 1976-1978, 2008].

Meski menuai sorotan, Presiden Soeharto bergeming dan yakin keputusannya untuk menggandeng pihak asing adalah yang terbaik. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan pembangunan Jagorawi dilakukan oleh tenaga asing melainkan terlibat pula peran tenaga kerja Indonesia.

"Walaupun kontraktornya dari luar negeri, namun tidak sedikit pula pikiran dan tenaga kita yang ikut serta menyelesaikan jalan yang istimewa itu,” ucap Presiden Soeharto saat itu.

Pembangunan yang memakan waktu hingga kurang lebih 5 tahun berbuah hasil yang cukup mengesankan. Dengan enam jalur yang ada, yaitu tiga di kiri dan tiga di kanan, membuat masyarakat semakin mudah melakukan perjalanan.

Jalur-jalur tersebut dipisahkan median jalur hijau yang lebar serta jalur hijau (road side) yang cukup luas. Lajur jalan juga tergolong lebar, yakni 3,75 meter jika dibandingkan dengan lebar lajur tol pada umumnya yaitu sekitar 3,5 meter.

Rute lebih lengkapnya, Tol Jagorawi menghubungkan wilayah Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor dan Ciawi. Adapun biaya pembangunannya mencapai Rp 350 juta per kilometer yang pada 1990, nominal itu sama dengan Rp 575 juta.

Presiden Soeharto berharap, Tol Jagorawi dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti jalan raya pada umumnya serta untuk kepentingan militer. Bayangannya, jalan tol ini bisa menjadi landasan tempat mendarat darurat bagi pesawat tempur bilamana terjadi peperangan.

Presiden kedua Indonesia ini juga ingin menjadikan Tol Jagorawi sebagai sarana untuk menyukseskan pemerataan pembangunan terutama di sektor perekonomian.

Keistimewaan

Trek yang meliuk-liuk, naik turun dan terkadang lurus menyuguhkan sensasi unik bagi pengendara yang melewati Tol Jagorawi. Menyusuri Jagorawi layaknya menikmati keindahan alam berupa pemandangan perbukitan, gunung, danau, sungai, sawah, kebun warga serta pepohonan.

Di masa itu, pengguna jalan Tol Jagorawi akan dimanjakan dengan pesona Gunung Gede-Pangrango, Gunung Salak, serta sejumlah danau yang sungguh menawan.

Keistimewaan Tol Jagorawi yang lainnya, adalah struktur dan konstruksi bangunan yang sangat baik dan prima. Presiden Joko Widodo pun memuji Jagorawi karena menurut penuturannya, negara lain dahulu berdatangan untuk melihat dan meniru Tol Jagorawi.

"Dulu saat jalan tol Jagorawi kita punyai sekitar tahun 77. Semua orang datang melihat tol Jagorawi, kita. lihat meniru manajemennya, meniru konstruksinya, semuanya niru. Negara-negara di sekitar kita, tapi mereka sudah punya beribu kilometer," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Tol Solo-Semarang Seksi III Bawen-Salatiga, September 2017.

Seiring dengan berkembangnya zaman, manfaat dari kehadiran Tol Jagorawi kian terasa. Jalan ini berjasa besar dan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi di wilayah sekitar Jakarta.

Sektor pariwisata dan industri di Puncak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Padalarang, Jawa Barat tumbuh lebih cepat semenjak Tol Jagorawi mulai beroperasi.

Yang pertama di balik yang pertama

Selain menjadi jalan bebas hambatan yang pertama kali dibangun, Tol Jagorawi juga menjadi yang pertama sebagai jalan tol berbayar di Indonesia.

Ketika pembangunan selesai pada tahun 1978, Menteri PUTL Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar jalan tersebut dijadikan tol berbayar seperti di luar negeri.

Alasannya, Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 belum memiliki jalan tol berbayar. Sutami mengusulkan itu agar biaya operasional dan pemeliharaan tidak lagi menjadi beban anggaran pemerintah pusat melainkan bisa dikelola secara mandiri.

Presiden Soeharto menerima usul Ir. Sutami sehingga jalan tersebut menjadi jalan tol berbayar bernama Tol Jagorawi.

Saat itu, Indonesia belum memiliki regulasi tentang jalan berbayar serta belum ada pula lembaga yang khusus mengurusi atau mengelola jalan tol berbayar.

Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian persero khusus mengurusi dan mengelola infrastruktur berupa jalan raya. Penerbitan PP tersebut dilakukan pada 25 Februari 1978.

Tindak lanjut dari PP itu yakni pembentukan PT Jasa Marga pada 1 Maret 1978. Pemerintah langsung mengucurkan dana sekitar Rp2 miliar kepada PT Jasa Marga untuk menjalakan fungsinya. (Warta Ekonomi Vol.6, 1995).

Sebenarnya, gagasan tol berbayar pertama kali tercetus dari Wali Kota Jakarta Sudiro yang menjabat pada periode 1953-1960. Sudiro mulanya ingin membangun jalan tol berbayar untuk mendapatkan dana tambahan demi pembangunan ibu kota.

Sudiro berkaca dari pengalamannya bepergian ke Amerika Serikat di mana negara maju tersebut justru menggunakan sistem tol berbayar. Akan tetapi, alasan Sudiro tidak bisa diterima dan pembangunan jalan berbayar tidak dilakukan. (Dalam Indonesia Poenja Tjerita, Yogyakarta, 2016).

Begitulah cerita Tol Jagorawi yang sampai hari ini tetap menjadi primadona pengguna moda transportasi darat saat bepergian jauh. Meski predikat jalan tol terbaik bisa terganti dengan jalan tol yang lain, tetapi predikat jalan tol pertama tetap abadi untuk Tol Jagorawi.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara virtual beberapa waktu lalu.

Acara ini dimaksudkan untuk menampung masukan dan aspirasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden pelaksanaan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui Undang-undang (UU) Cipta Kerja Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan peran serta masyarakat dan inovasi dalam proses bisnis.

UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law ini memberikan dampak dan pengaruh kepada peraturan dan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

“Terdapat 33 pasal dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengalami perubahan, antara lain kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mewakili Dirjen Bina Konstruksi dalam siaran pers, Selasa (1/12/2020).

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga menambahkan, terdapat perubahan dalam syarat berusaha dimana sebelumnya melalui dua pintu untuk memenuhi syarat berusaha yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kota/Kab dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Tenaga Ahli (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Saat ini, pemenuhan syarat berusaha dipermudah dengan pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu yaitu melalui Online Single Submission (OSS).

Terdapat 10 amanat Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang tengah disusun dalam Peraturan Pemerintah (PP) yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan berusaha, Penetapan bentuk dan kualifikasi usaha, perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha.

Lalu penyelenggaran usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4, perizinan berusaha bagi LPPK, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman professional, penyelenggaraan sebagaian kewenangan Pemerintah Pusat dan redaksional sanksi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Putut Marhayudi, selain menyampaikan substansi pemilihan dan pengikatan jasa konstruksi, juga menyampaikan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, di antaranya pengaturan Daftar Penyedia Mampu yang disusun berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa.

Adanya Daftar Penyedia Mampu diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Terobosan lain yang diatur adalah pengaturan seleksi cepat dan pengaturan penunjukan langsung apabila terjadi pemutusan kontrak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik memberikan, paparan tentang penguatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar K4 seperti aspek konstruksi berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknis. Serta menambahkan kriteria pemenuhan aspek konstruksi berkelanjutan pada setiap tahapan penerapan prinsip berkelanjutan.

Sedangkan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud mengatakan, bahwa saat ini setiap badan usaha jasa konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) yang terdiri atas nama paket pekerjaan, nama pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan kinerja penyedia jasa tahunan.

Begitu juga dengan tenaga kerja harus mencatatkan pengalaman professional melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK). Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun dua rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor PUPR, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan serta satu Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

“Dua rancangan peraturan pemerintah dan satu rancangan peraturan presiden tersebut telah diupload dalam portal http://uu-ciptakerja.go.id/ guna mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat jasa kontruksi terhadap pengaturan jasa konstruksi,” tutup Direktur Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi.

Bekerja sama dengan kontraktor mungkin adalah salah satu pilihan Anda dalam membangun rumah. Namun, apakah Anda sudah memiliki cukup informasi mengenai kontraktor? Salah satu yang terpenting adalah mengenai sistem pembayarannya.

Sebenarnya cara menghitung biaya kontraktor sangatlah tergantung pada spek material yang akan digunakan, karena kontraktor akan mengambil keuntungan dari persentase biaya material yang digunakan. Lalu, bagaimana cara mengetahui bahwa kontraktor ini mahal atau murah? Caranya adalah dengan menggunakan tender.

Swadaya House karya SUB Architect (Sumber: arsitag.com)

Tender merupakan proses pengajuan penawaran oleh pihak kontraktor yang akan dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen tender. Tender dilakukan untuk menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan melaksanakan dan menyelesaikan semua desain sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui. Tender tidak hanya dilakukan untuk mencari kontraktor pelaksana, tetapi bisa juga untuk mencari dan menyeleksi perusahaan pengadaan material bangunan. Lebih lengkapnya baca di sini. (link ke artikel bu joyce)

Mahal atau murahnya biaya kontraktor yang dibutuhkan dalam sebuah proyek juga tergantung pada kerapihan dari pekerjaan kontraktor. Kontraktor dengan pekerjaan yang sangat rapi dan dapat selesai tepat waktu biasanya berani memberi harga mahal untuk biaya mereka. Jadi, Anda perlu untuk melihat-lihat pengalaman dan portfolio kontraktor sebelum memilih. Jangan asal memilih kontraktor yang menawarkan harga murah.

Terdapat dua cara pembayaran paling umum yang dilakukan di kalangan kontraktor. Pertama adalah dengan membaginya dalam beberapa tahap atau termin pembayaran. Cara yang lain adalah dengan mempercayakan kontraktor untuk mengelola uang Anda.

Infinity Wedding Chapel karya Studio TonTon (Sumber: arsitag.com)

Pembayaran Kontraktor dengan Sistem Termin

Sistem ini dibagi ke dalam 4 tahap yang dibayar sesuai dengan perkembangan atau progress proyek. Sebelum proyek dimulai, Anda biasanya harus membayar uang muka atau down payment (DP) sebesar 20-30 persen dari nilai kontrak.

Mulai dari uang muka itu kontraktor akan mulai bekerja. Pada saat proses pengerjaan sudah mencapai 50%, pembayaran kedua harus dilakukan. Jumlah tahap kedua yang dibayarkan adalah 30%. Pembayaran berikutnya, sebesar 20%, harus dibayarkan saat pekerjaan telah selesai hingga 80%.

Setelah bangunan Anda telah benar-benar selesai, sisa pembayaran sebesar 20% harus Anda bayarkan. Jika ternyata ada pekerjaan yang Anda nilai kurang memuaskan, Anda dapat menahan 5-10% dari nilai kontrak sebagai retensi atau garansi. Retensi ini berlaku selama masa tertentu tergantung pada kesepakatan. Setelah masa retensi selesai, baru sisanya dapat Anda bayarkan.

DMHQ karya Aboday Architect (Sumber: arsitag.com)

Kontraktor Sebagai Pengelola Proyek

Sistem pembayaran ini dikenal juga dengan sebutan cost and fee. Dalam sistem pembayaran ini, kontraktor hanya bertindak sebagai pengelola proyek saja. Sistemnya tidak berupa paket seperti pada pembayaran dengan sistem termin.

Kontraktor yang menggunakan sistem ini, biasanya akan mengambil 10-20% dari nilai proyek untuk upahnya. Sebelum melakukan perjanjian dengan klien, anggaran dan jadwal sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh kontraktor. Dari sini, cash flow proyek akan terlihat dan klien akan tahu berapa banyak uang yang harus ia siapkan tiap bulannya. Jumlahnya dapat berbeda-beda tiap bulannya karena pekerjaannya juga berbeda.

Dengan sistem ini, terkadang biaya tiap bulannya bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jika ada sisa anggaran, sisa tersebut dapat digunakan untuk bulan berikutnya. Akan tetapi, jika biaya yang dikeluarkan lebih besar, akan ditagihkan pula pada bulan berikutnya.

Sumber https://www.arsitag.com/article/informasi-penting-tentang-biaya-kontraktor

Banyak yang belum mengetahui bahwa keinsinyuran di Indonesia sebenarnya masih ada sampai sekarang. Hanya saja sebelum tahun 90-an semua sarjana teknik yang lulus program strata satu sudah otomatis sudah bergelar insinyur (Ir). Akan tetapi setelah itu, semua lulusan dari strata satu teknik berubah gelar menjadi Sarjana Teknik (ST) karena program insinyur sudah berubah menjadi program profesi yang harus ditempuh di luar perkuliahan strata satu tersebut.

Berubahnya gelar lulusan sarjana dari fakultas teknik tersebut menyebabkan pandangan masyarakat umum menjadi tidak tepat karena setelah tahun 90-an sudah tidak ada insinyur baru. Padahal sebenarnya tidaklah demikian karena hingga saat inipun insinyur masih sangat dibutuhkan untuk pekerjaan jasa konstruksi. Lulusan sarjana teknik dengan gelar ST tidak dapat masuk dalam pekerjaan jasa konstruksi, seperti: kontraktor dan konsultan teknik (tenaga ahli teknik). Sehingga setelah lulus dari sarjana teknik dan bergelar ST dapat mendapatkan gelar Insinyur (Ir) melalui asosiasi teknik yang diajukan ke PII (Persatuan Insinyur Indonesia).

Berbekal sertifikat insinyur, seorang sarjana teknik sudah mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dibidang jasa konstruksi di tingkat internasional yang tidak dapat dilakukan oleh Sarjana Teknik (ST) biasa (tanpa memiliki sertifikat Insinyur). Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia (insinyur) di pasar terbuka dalam menghadapi Asian Free Trade Area, Asian China Free Trade Area (ACFTA), Asian Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) serta pasar terbuka lainnya maka ditetapkanlah UU no 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan profesi insinyur yang berkualitas atau professional.

Cara Mendapatkan Profesi Insinyur

Profesi keinsinyuran dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan cara perkuliahan program profesi insinyur dan melalui diklat yang diusulkan oleh asosiasi teknik. Perkuliahan program profesi insinyur dapat dilakukan bagi mahasiswa yang baru saja lulus (undergraduate) dan belum bekerja yang dilanjutkan mengikuti kuliah profesi di Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PII).

1. Kuliah Profesi Keinsinyuran

Kurikulum Program Studi Program Profesi Insinyur adalah sistem pembelajaran yang menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan profesi keinsinyuran. Lama studi 1 tahun atau 2 semester dengan total 24 SKS yang lebih dari 70% di lapangan atau tempat kerja dengan pembimbing magang dan maksimum 30% tatap muka di kelas dengan dosen pembimbing (mesin.ums.ac.id).

2. Diklat Keinsinyuran

Program diklat keinsinyuran ini dapat ditempuh oleh semua lulusan sarjana teknik yang menginginkan mendapatkan sertifikat insinyur dan mendapatkan gelar Insinyur (Ir). Diklat ini dapat dilakukan dalam waktu satu hari yang dilanjutkan dengan pengisian porto folio tentang potensi dan pengalaman keinsinyuran dari peserta diklat. Dari hasil penilaian porto folio tersebut akan dijadikan acuan dalam penentuan kelulusan. Skor yang diperoleh dari hasil penilaian juga dipergunakan untuk menentukan kualifikasi keinsinyuran yang akan dicapainya.

Kualifikasi Profesi Keinsinyuran

Menurut UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran bahwa Persatuan Insinyur Indonesia,yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia. Oleh PII telah mengklasifikasikan kualifikasi keinsinyuran berdasarkan skor yang diperolehnya saat pengajuan sertifikasi insinyur. Kualifikasi keinsinyuran tersebut adalah:

1. Insinyur Profesional Pratama (IPP) dengan skor 600
2. Insinyur Profesional Madya (IPM) dengan skor 3000
3. Insinyur Profesional Utama (IPU) dengan skor 6000

Persyaratan Sertifikasi Keinsinyuran

Persyaratan yang harus disiapkan bagi yang menginginkan mendapatkan sertifikat keinsinyuran menurut Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang beralaman di www. pii.or.id adalah sebagai berikut:

1. Syarat Sertifikasi Insinyur Profesional PII
   1. Anggota PII
   2. Mempunyai pengalaman dibidang keteknikan lebih dari 3 tahun (Untuk Sarjana Teknik)
   3. Mempunyai pengalaman dibidang keteknikan lebih dari 5 tahun (Untuk Sarjana Teknik Terapan)
   4. Mengisi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional
   5. Foto copy ijazah sarjana teknik, 1 lembar
   6. Pas foto terbaru ukuran 3×4, 1 lembar
   7. Membayar Biaya Sertifikasi menurut jenis kualifikasi (Insinyur Profesional Pratama, Insinyur Profesional Madya atau Insinyur Profesional Utama)
2. Syarat Sertifikasi Keahlian (SKA)
3. Mengisi Formulir Permohonan SKA, (untuk lampiran 2 : Daftar Pengalaman Kerja ; pada kolom Lokasi Proyek diisi PROPINSI saja ; kolom Nilai Proyek harus RUPIAH ; kolom Mulai dan Selesai diisi TANGGAL, BULAN, TAHUN.
4. Mengisi Formulir Penilaian Mandiri
5. Ijazah yang dilegalisir BASAH (ASLI)
6. Fotocopy NPWP Pribadi
7. Fotocopy KTP yang masih berlaku
8. Phas Foto 3 x 4 : 1 lembar per sub bidang
9. CV Lengkap yang ada URAIAN PEKERJAAN

Demikianlah cara mendapatkan sertifikat profesi insinyur. Semoga bermanfaat.*

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., melantik 127 insinyur baru lulusan Prodi Profesi Insinyur Periode III Tahun 2018 di Balai Senat UGM, Selasa (6/11).

Para insinyur ini akan mengisi kebutuhan profesi insinyur yang semakin meningkat di Indonesia.

“Kebutuhan insinyur Indonesia menurut statistik sangat tinggi. Dalam 5 tahun ke depan Indonesia diperkirakan akan kekurangan 280 ribu tenaga insinyur,” tutur Djagal.

Pelantikan ini merupakan pelantikan Program Profesi Insinyur Periode yang ketiga pada tahun ini setelah sebelumnya puluhan insinyur dilantik pada periode pertama 7 Maret 2018, dan periode ke 2 pada 15 Mei 2018.

Sebanyak 46 orang dari insinyur yang dilantik merupakan lulusan dari program studi profesi di Fakultas Peternakan, sementara 81 di antaranya merupakan lulusan program studi profesi Fakultas Teknik, termasuk Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. Upacara pelantikan dilakukan dengan pemberian sertifikat serta pemakaian helm insinyur kepada masing-masing insinyur baru.

“Selamat untuk semuanya sudah memakai helm resmi, bisa berprofesi dan diakui keinsinyurannya sehingga lapangan pekerjaan juga bisa lebih luas,” katanya.

Pada Pelantikan Profesi Insinyur ke-3 ini, tercatat Sdr. Agus Priyatno dilantik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi 4.00, peserta dengan usia tertua Sdr. Muhammad Kismurtono yang lahir pada tanggal 30 Mei 1955, dan termuda Merdeka Sandi Tazakka, lahir 29 Agustus 1991.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, MSc., mengutarakan bahwa insinyur memiliki tugas untuk memberikan nilai tambah serta dalam hal tertentu menciptakan sesuatu yang baru.

“Insinyur harus melaksanakan standar keinsinyuran dan memutakhirkan IPTEK. Dalam era ini, diperlukan teknologi cerdas dengan otomatisasi dan yang lainnya,” ucapnya.

Dalam laporannya, Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., memaparkan bahwa pada Pelantikan Profesi Insinyur ke-3 ini, tercatat Agus Priyatno dilantik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi 4.00, peserta dengan usia tertua Sdr. Muhammad Kismurtono yang lahir pada tanggal 30 Mei 1955, dan termuda Merdeka Sandi Tazakka, lahir 29 Agustus 1991.

Dari 81 orang yang dilantik, yang mendapatkan predikat Cumlaude sebanyak 60 orang, dan beberapa peserta juga sekaligus mendapatkan sertifikat insinyur profesional dari Persatuan Insinyur Indonesia. Peserta pelantikan insinyur kali ini berasal bidang kejuruan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Mesin, Teknik Nuklir, Teknik Industri, Teknologi Informasi, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Sementara itu, dari Fakultas Peternakan, sebanyak 34 di antaranya lulus dengan predikat Cumlaude.

“Selamat berkarya berbakti kepada ibu pertiwi dan menjunjung tinggi nama almamater Universitas Gadjah Mada bagi para peserta pelantikan periode ketiga,” ucap Nizam. (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)

Sumber  : https://ugm.ac.id/id/berita/17371-sebanyak-127-insinyur-baru-dilantik-di-ugm

KOMPAS.com - Boleh jadi, 20 Februari 2018 lalu menjadi tanggal yang menarik pemberitaan di Tanah Air. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bekasi hingga Kampung Melayu menelan korban luka. Kecelakaan proyek ini semakin menambah catatan kelam pembangunan infrastruktur Indonesia. Tercatat, beberapa kecelakaan proyek juga terjadi sebelumnya, seperti kecelakaan proyek MRT di Jakarta Selatan di Januari 2018 dan kecelakaan proyek LRT di Jakarta Timur di November 2017. Namun, tulisan ini tidak akan menajamkan berbagai opini mengenai kurangnya perhatian akan keselamatan kerja hingga kemungkinan adanya pengusutan secara pidana oleh penegak hukum. Hanya, berupaya untuk menyadarkan semua pihak kalau Indonesia masih kekurangan banyak sekali insinyur, khususnya insinyur milenial. Bukan (lagi) Cita-cita Profesi insinyur sempat dikenal baik oleh masyarakat ketika tayangan Si Doel Anak Sekolahan, yang diperankan dengan baik oleh Rano Karno, hadir di layar kaca. Si Doel, yang disebut Anak Betawi Asli, merupakan mahasiswa teknik yang diharapkan oleh sang ayah, Babe Sabeni, yang diperankan dengan kharisma seorang Benyamin Sueb, menjadi seorang insinyur. Sang Babe yang merupakan pemilik sebuah oplet butut, mengharapkan profesi insinyur akan memberikan Doel kehidupan lebih baik. Pernah ada satu adegan dimana Babe kecewa hingga menangis ketika Doel menyerah untuk menjadi insinyur. Sinetron layar kaca yang tayang di era pertengahan 90-an itu selaras dengan kebijakan pemerintah saat itu untuk memberikan gelar insinyur kepada mahasiswa teknik yang lulus sarjana tingkat satu (S1). Namun, sejak 1993, setiap lulusan fakultas teknik hanya diberikan gelar sarjana teknik dan gelar Insinyur akan diberikan oleh lembaga profesi insinyur. Itu berarti, 25 tahun sudah kebijakan tersebut berjalan. Masalahnya, alasan terkini mahasiswa berkuliah di fakultas teknik belum tentu karena ingin menjadi seorang insinyur. Ini beda betul dengan mahasiswa yang menuntut ilmu di fakultas kedokteran, yang hampir pasti karena ingin menjadi seorang dokter, bahkan menjadi dokter spesialis. Bagi mahasiswa teknik, mendapatkan gelar sarjana teknik sudah cukup untuk memulai dan meniti karir. Relatif jarang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keteknikan mensyaratkan karyawan barunya untuk bergelar insinyur. Di sisi lain, saya sendiri belum pernah menemukan seorang dokter di rumah sakit yang hanya memiliki gelar sarjana kedokteran tetapi tidak memiliki gelar profesi dokter. Hal itu selaras dengan informasi Persatuan Insinyur Indonesia yang menyebutkan minimnya sarjana teknik yang meneruskan karirnya di bidang keteknikan. Seperti berita yang dilansir Kompas.com pada 2016 lalu, hanya ada 750.000 insinyur di Indonesia. Itu pun hanya 40 persen atau sekitar 300.000 insinyur yang bekerja sesuai keahliannya. Angka 300.000 tersebut pun harus dikritisi lebih lanjut. Seberapa banyak insinyur milenial (berusia di bawah 30 tahun) di dalam kelompok tersebut? Sebuah pertanyaan besar tanpa jawaban yang jelas. Penghargaan vs kesempatan Kurangnya insinyur milenial selalu menjadi pertanyaan besar. Alasan penghargaan atau kurangnya apresiasi dan keuntungan menjadi insinyur selalu disebutkan. Namun, apakah alasan tersebut akurat dan sesuai akar permasalahan? Kita masih ingat, ketika puluhan ribu lulusan S-1 berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon pengajar muda pada Gerakan Indonesia Mengajar (GIM), rasanya bukan apresiasi atau gaji yang menjadi satu-satunya sasaran utama. Kesempatan yang diberikan GIM melecut semangat para milenial itu untuk mengabdikan diri atau mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu, para calon insinyur milenial ini hanya butuh kesempatan dan pengalaman untuk mengaktualisasikan dirinya di bidang keteknikan, bahkan sejak masih menjadi mahasiswa. Betapa tidak, bagi sarjana teknik yang baru lulus hanya bisa menjadi insinyur jika mengikuti Program Profesi Insinyur. Tentu, itu butuh uang yang tidak sedikit. Pun, waktu yang akan tersita. Padahal, dengan modal sarjana teknik saja sudah cukup untuk menimba rupiah dari berbagai perusahaan. Walau ironisnya, perusahaan tersebut belum tentu bergerak di bidang keteknikan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan pihak universitas pun harus berinovasi lebih lanjut. Mereka tidak melulu harus mengandalkan regulasi dan menyesalkan ketika minimnya minat milenial menjadi insinyur. Mereka bisa bekerjasama dengan perusahaan keteknikan untuk menyediakan program Kerja Praktek, Kuliah Kerja Nyata, ataupun program magang kepada mahasiswa teknik atau calon insinyur milenial. Jangan tempatkan mereka hanya di pekerjaan administrasi atau belakang meja. Berikan mereka kepercayaan dan program mentoring agar memiliki pengalaman dan kebanggaan dengan bekerja di bidang keteknikan. Terjunkan mereka di berbagai proyek infrastruktur, baik itu hard infrastructure ataupun soft infrastructure yang digaungkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Biarkan mereka menikmati peluh yang bercucuran di setiap rangka beton yang dicornya. Lihatlah semangat mereka ketika memberikan desain-desain out of the box yang bisa menjadi solusi inovatif. Jejakkan kaki yang terbungkus sepatu bot di galian tanah merah. Berikan senyum dan tawa ketika tangan mereka sedikit tersengat jaringan listrik arus lemah. Kemudian, imbal jasa atau gaji atau uang saku yang diberikan, bisa mereka tabung atau pergunakan untuk mengikuti Program Profesi Insinyur. Lebih baik lagi, tentunya, jika perusahaan tersebut memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan calon insinyur milenial ini untuk menempuh Program Profesi Insinyur. Ini bisa menjadi solusi sangat baik dan berkelanjutan agar stok insinyur berpengalaman terjamin. Terlebih, tidak sedikit anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang merupakan dosen perguruan tinggi, pejabat Kemenristekdikti, hingga pemimpin perusahaan keteknikan. Pihak-pihak ini bisa berembuk di Sekretariat PII dan memulai kesepakatan ini. Tidak harus langsung besar, tapi bisa dimulai dari satu atau dua perusahaan dan satu atau dua perguruan tinggi, untuk kemudian dievaluasi dan diadopsi oleh perusahaan dan perguruan tinggi lainnya. Kalau tidak, jangan salahkan para sarjana teknik yang tidak meneruskan langkahnya menjadi seorang insinyur. Jangan selalu gunakan parameter rupiah dalam menarik minat insinyur milenial. Tak heran, jumlah insinyur Indonesia akan semakin berkurang dan Indonesia akan terus kekurangan insinyur. Alhasil, kebutuhan insinyur itu akan diisi oleh insinyur luar negeri, setidaknya dari negara-negara di Asia Tenggara yang benar-benar memberikan pengalaman dan kesempatan pada kaum milenial untuk langsung terjun di proyek infrastruktur sejak awal. Nah, apakah kita benar mau membiarkan musibah terus terjadi dari pembangunan infrastruktur? Jangan sampai, Indonesia menjadi darurat insinyur karena sejak saat ini Indonesia sudah darurat insinyur milenial

Sumber : https://properti.kompas.com/read/2018/02/26/182000921/indonesia-darurat-insinyur-milenial-?page=all

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, Pemerintah membentuk rencana strategis untuk pemindahan ibu kota negara (IKN), termasuk mempersiapkan rantai pasok industri konstruksi. Rantai pasok industri konstruksi tersebut, mulai dari sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), beragam macam peralatan dan material, serta teknologi konstruksi. "Untuk itulah saya mendorong seluruh masyarakat jasa konstruksi lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan terobosan guna memenuhi kebutuhan rantai pasok industri konstruksi yang sangat besar," terang Joko Widodo saat membuka Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Rabu (6/11/2019) di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Baca juga: Jokowi Beri Target ke Basuki, Bangun Tol 4.500 Kilometer Jokowi menekankan, komponen rantai pasok industri tersebut dapat mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, andal, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi. Jokowi mencatat, hingga kini terdapat 250 peserta magang S1 dan D3 Universitas/Politeknik dan SMK yang telah mengikuti program magang di beberapa proyek infrastuktur yang dikelola oleh BUMN. "Ke depan harus lebih banyak lagi program seperti ini, agar masyarakat benar-benar langsung bisa praktik dan merasakan manfaatnya," tambah Jokowi. Dia berharap nantinya akan ada lebih banyak lagi program magang yang diselenggarakan oleh beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN.

Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/11/06/210000121/jokowi-dorong-masyarakat-wujudkan-rantai-pasok-konstruksi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang membentang sepanjang 2.974 km dari Lampung hingga Aceh.

Hingga November 2019, Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut antara lain Bakauheni–Terbanggi Besar (141 km), Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Palembang–Indralaya (22 km), Medan–Binjai (10,46 km), Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (62,2 km), dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa (43 km).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pasca Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, ruas Tol Trans Sumatera selanjutnya yang akan beroperasi pada Desember 2019 adalah Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 33,5 km.

"Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, progres ruas jalan tol tersebut sudah mencapai sekitar 97 persen. Dengan tambahan ruas tersebut, maka total panjang Trans Sumatera hingga akhir 2019 mencapai 501,16 km," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Selanjutnya, tercatat sebanyak lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 311,26 km yang ditargetkan menyusul operasional pada 2020. Keempat ruas tersebut yakni Tol Sigli-Banda Aceh (74 km), Medan-Binjai Seksi 1 (Simpang Susun Helvetia-Simpang Susun Tanjung Mulia) sepanjang 6,27 km, Pekanbaru-Dumai (131,4 km), Padang–Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin (30,4 km), dan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 Jakabaring-Betung (69,19 km).

Sumber  : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4114048/hingga-akhir-2019-tol-trans-sumatera-yang-beroperasi-capai-501-km